Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis saat mengikuti Kunsfik Komisi VIII DPR RI ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY, Selasa (28/11/2023). Foto: Ucha/nr

PARLEMENTARIA, Kulon Progo – Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis ‘angkat jempol’ atas kejujuran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengungkapkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Apresiasi diberikannya lantaran hal tersebut justru bisa membantu untuk memitigasi kebutuhan dalam upaya pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut.

Hal itu disampaikan John Kenedy saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Komisi VIII DPR RI ke Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi DIY, Selasa (28/11/2023).

“Kalau misalnya menutupi kemiskinan ekstrem artinya tidak mengatasi permasalahan. Sebab, dengan tidak jujur, dengan tidak mengemukakan angka-angka yang sebenarnya, bagaimana kita bisa mencari jalan keluarnya? Nah itu banyak terjadi di kabupaten/kota lain karena (takut) dianggap pemerintah daerahnya nggak berhasil dan lain sebagainya dan ini ditutup-tutupi,” kata John.

“Sebab, dengan tidak jujur, dengan tidak mengemukakan angka-angka yang sebenarnya, bagaimana kita bisa mencari jalan keluarnya? Nah (menutupi kemiskinan) itu banyak terjadi di kabupaten/kota lain”

Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo memaparkan bahwa kemiskinan di wilayah tersebut masih berada pada kisaran 16,39 persen atau jauh di atas rata-rata nasional, sedangkan kemiskinan ekstrem menembus lebih dari 14 ribu jiwa atau 3,31 persen.

“Tadi ada suatu kejujuran dari pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada kami bahwa memang tingkat kemiskinan di Kulon Progo ini tinggi. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, apakah itu DPR RI apakah itu Kementerian Sosial atau institusi yang berkaitan dengan itu,” kata politisi Partai Golongan Karya ini.

Dari data yang dipaparkan, kemiskinan ekstrem di Kulon Progo sendiri masih tersebar di 12 kecamatan atau di seluruh wilayah kabupaten tersebut. Diketahui, seseorang dapat dikategorikan masuk dalam kemiskinan ekstrem apabila pengeluaran di bawah Rp10.739/orang/hari atau setara Rp322.170/orang/bulan.

Pada rapat tersebut juga disampaikan beberapa program yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat sebagai langkah nyata pengentasan kemiskinan di Kulon Progo. Meski masih meninggalkan pekerjaan rumah, namun upaya-upaya tersebut telah mampu memberikan perbaikan bagi daerah tersebut. Sesuai dengan rilis dari BPS pada tanggal 16 November 2023 angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo sebesar 15,64 atau mengalami penurunan 0,75 persen dari tahun 2022 sebesar 16,39.

“Tadi kita juga sudah mendengar bahwa ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencegah atau menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem ini. Banyak sekali program yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan ini juga menjadi perhatian khusus kementerian sosial, sehingga banyak bantuan yang disalurkan ke Kabupaten Kulon Progo,” lanjutnya. (uc/rdn)